Kalurahan Ponjong

Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pengertian Umum

    Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Kepala desa adalah sebagai pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dan berwenang untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan pemrintah dan dibantu oleh pembantunya yang terdiri dari unsur staff, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

     Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudtan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

    Disamping itu, kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggungjawab dibidang pemerintahan, keuangan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengembang tumbuhkan jiwa kegotong royongan dalam melaksanakan pembangunan pemerintah desa.

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintah Desa

    a. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

    b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

    c. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah

    d. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

    e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

    f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

    g. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

    h. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

3. Urusan Pemerintah Desa

   Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa meliputi :

   a. Bidang Pemerintahan dan Umum

   b. Bidang Pembangunan

   c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

   d. Bidang Keuangan

4. Lembaga Desa dan Lembaga Desa Lainnya

   Lembaga Desa yang ada di Desa Ponjong antara lain :

   a. LPMD

   b. PKK

   c. Karang Taruna

   d. RW

   e. RT

   f. BKM Mandiri

   g. Orson. NGUDI RUKUN

   h. Gapoktan

   i. Poskesdes

DATA IDENTITAS LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PONJONG

KAPANEWON PONJONG

KABUPATEN GUNUNGKIDUL